PIP : PERMASALAHAN PENDIDIKAN MELIPUTI KETERKAITAN ANTARA JENIS MASALAH DAN KEBIJAKAN

PERMASALAHAN PENDIDIKAN MELIPUTI KETERKAITAN ANTARA JENIS MASALAH DAN KEBIJAKAN

MAKALAH

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Pengantar Ilmu Pendidikan

Dosen Pembimbing : Dra. Tri Murtiningsih, M. Pd.

Oleh :

1.      Apriyani Parawitasiwi                      1401413078

2.      Anissa Tri Rahmawati                      1401413092

3.      Ahsinunnikmah                                1401413108

Rombel 02

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

I.                   PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan atau permasalahan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Permasalahan adalah suatu hal yang mengganggu jalannya suat system, dan dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. Untuk mengatasi permasalahan pedidikan dibutuhkan sebuah kebijakan.

Kebijakan adalah suatu program yang dirancang oleh berbagai pihak terkait dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul agar dapat dihilangkan, sehingga sistem kembali berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

 Dari waktu ke waktu pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dan setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pihak  terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak pernah lepas dari segala problematika yang ada.

Tidak hanya itu, kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan juga akan menimbulkan masalah pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Hampir seluruh permasalahan aspek pendukung pendidikan di Indonesia pasti memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang sedang berlaku. Baik dari segi tenaga pendidik, sarana dan prasarana bahkan kualitas siswa sendiri.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa saja kebijakan di bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ?

2.      Apa saja permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia?

3.      Apa hubungan permasalahan pendidikan dengan kebijakan yang ada di Indonesia?

C.     Tujuan

1.      Mengetahui kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia.

2.      Mengetahui permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia.

3.      Mengetahui keterkaitan antara permasalahan dan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia.

II.                PEMBAHASAN

1.      Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Dewasa ini masyarakat mulai paham akan pentingnya pendidikan di Indonesia akibat dari banyaknya permasalahan pendidikan yang masih saja dihadapi Indonesia. Harapan akan pendidikan yang lebih baik terus saja mereka harapkan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Dari awal kemerdekaan banyak sekali kebijakan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan itu antara lain :

a.       Repelita I :

1.      Program pendidikan secara horizontal lebih diarahkan pada kebutuhan pendidikan dan latihan untuk sector-sektor pembangunan yang di prioritaskan.

b.      Repelita II

1.      Melakukan pemerataan dalam memperoleh kesempatan pendidikan.

c.        Repelita III

1.      Menyediakan fasilitas belajar pada pendidikan dasar dan penampungan lulusan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

d.      Repelita IV

1.      Pendidikan seumur hidup.

2.       Pendidikan semesta menyeluruh dan terpadu.

3.      Pendidikan yang membina kemajuan adat, budaya dan persatuan.

e.       Repelita V

1.       Meningkatkan pembudayaan nialai-nilai pancasila.

2.      Meningkatkan mutu pendidikan.

3.       Meningakatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

4.       Menata kembali pendidikan guru dan tenaga pendidik lainnya.

5.     Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan.

6.       Penyeragaman mutu pendidikan.

f.       Kebijakan yang diambil berdasarkan GBHN 1999-2004

1.      Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi.

2.      Meningkatkan kemampuan akademik dan professional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan.

3.      Melakukan pembaharuan dan pemantapan system pendidikan.

4.      Memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan.

5.      Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

6.      Mengembangkan SDM sedini munkin serta terarah.

7.      Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek.

2.      Permasalahan Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Indonesia sangat beragam. Namun dari berbagai permasalahan yang ada terdapat 5 permasalahan yang sangat dominan dan sampai sekarang sulit diatasi. Adapun 5 permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

a.       Kualitas Pendidikan

      Penduduk Indonesia yang pada tahun1990 berjumlah 184 juta, dengan komposisi 72 % tamat SD kebawah dan 4% bekerja disektor primer (dimana sekitar 29 % menganggur tak kentara) jelas menjadi beban pembangunan. Pada pembangunan jangka panjang tahap II  pendidikan menjadi sarana utama dan pertama dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
      Kualitas pendidikan yang mampu menyumbang nilai tambah, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Sungguh sulit untuk menetepkan karakteristik yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan, namun beberapa indikator dapat digunakan sebagai rambu rambu untuk mengukur kualitas pendidikan kita.

Beberapa Indikator yang dimaksud meliputi :

1. Mutu guru yang masih rendah ada di semua jenjang pendidikan

2. Alat proses bantu mengajar seperti uku teks, peralatan labortorium dan bengkel kerja yang belum memadai

3. Tidak meratanya kualitas lulusan yang dihasilkan untuk semua jenjang pendidikan

Hal ini tergantung pula pada besarnya dukungan anggaran yang diperuntukan bagi pendidikann per unit maupun alokasi dana bagipendidikan dari APBN yang ada. Dengan demikian kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, dukungan anggaran masih perlu ditingkatkan, disamping perlu berupaya meningkatkan efisiensi pendidikan sekaligus mengejar efisiensi eksternalnya.

b.      Relevasi Pendidikan

Untuk mengejar kemampuan unggul atau “Comperative Advantages” fungsi pendidikan dalam pembangunan ini perlu dialihkan dari fungsi kesejahteraan rakyat menjadi pemberian beban untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat agar memberi nilai tambah yang unggul komperatif, artinya produk tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja, baik dalam makna ekonomic, kultural maupun idiil. (Noeng Muhadjir 1900:27)

Wardiman Djojonegoro ia menyatakan bahwa dunia pendidikan indonesia sampai sekarang masih mengalami krisis yang berkisar pada relevansi pendidikan dan mutu pendidikan. Kritik yang dilontarkan adalah bahwa lembaga pendidikan di indonesia dinilai tidak dapat mencetak luluasan yang siap pakai,tidak adanya kesesuaian antara output pendidikan dengan tuntunan perkembangan ekonomi akan mengakibatkan kesenjangan okupasional. Menurut Riswanto (1993) masalah tidak relevanya pendidikan kita bukan hanya disebabkan oleh adannya kesenjangan antara “supply” sistem pendidikan dan “demand” tenaga yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi, tetapi juga disebabkan olehketidaksesuain isi kurikulum sistem pendidikan kita diberbagai jenjang pendidikan dengan perkembangan deferensiasi lapangan pekerjaan didunia usaha dan perkembangan iptek.

c.       Elitisme

      Yang dimaksud elitisme dalam pendidikan ialah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat yang kecil atau yang mampu ditinjau dari segi ekonomi.

d.      Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan di Indonesia belum begitu baik. Lembaga pendidikan kita dibentuk berdasarkan fungsi dan peranan pendidikan yang ketinggalan zaman. Tilaar (1994) mengatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia, termasuk lembaga dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) perlu ditata kembali atau direstrukturisasi.

e.       Pemerataan pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana system pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan ini menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

Masalah pemerataan ini timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam system atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Minat dan kemampuan anak, keperluan tenaga kerja dan keperluan pengembangan masyarakat, kebudayaan, ilmu dan teknolohi.

3.      Keterkaitan antara Permasalahan dan Kebijakan Pendidikan

Dari berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini tentunya tidak lepas dari kebijakan yang ada. Setiap kebijakan yang ada mempunyai dampak sendiri-sendiri, baik dampak positif maupun negatif.

Permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia terjadi karena ada ketidak pastian dari kebijakan yang dibuat. Terlalu banyak kebijakan yang digunakan tanpa ada hasil yang maksimal. Tidak adanya kebijakan yang berkelanjutan juga menjadi penyebab permasalahan yang timbul. Banyak tenaga pendidik yang kurang mumpuni untuk setiap kebijakan. Sarana dan prasarana juga kurang mendukung.

Penyesuaian kebijakan yang tidak mudah dan cepatnya pergantian tidak jarang mengakibatkan pengangguran yang menyebabkan tumbuhnya anggapan dalam diri masyarakat bahwa pendidikan itu hanya memusingkan kepala dan menambah beban hidup. Sehingga kesadaran untuk menempuh pendidikan dikalangan masyarakat Indonesia sangat sedikit.

Kebijakan  yang ada selama ini hanya terfokus dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan pendidikan. Namun tidak ada langkah kongkret untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari hal paling mendasar bagi kemajuan pendidikan dan rencana pembangunan yaitu kesadaran pentingnya pendidikan oleh kalangan menengah kebawah sangat sedikit mendapat perhatian.

Selama ini kebijakan pendidikan hanya terfokus pada daerah-daerah tertentu dan daerah yang mudah dijangkau. Untuk menilai keberhasilan kebijakan pendidikan pun hanya diterapkan di kota-kota besar saja. Hal ini mengakibatkan daerah terpencil di Indonesia semakin mengalami ketertinggalan yang sangat memprihatinkan.

Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dan beraneka ragam budaya yang tentunya berpengaruh terhadap SDM (Sumber Daya Manusia) ditiap-tiap daerah tentunya membutuhkan penanganan khusus dan berbeda. Diperlukan kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi di tiap-tiap daerah.

Kebijakan di bidang pendidikan yang dibuat pemerintah juga terkesan jalan ditempat. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Padahal pengawasan terhadap suatu kebijakan sangatlah penting. Tanpa adanya pengawasan, kebijakan akan sia – sia dan hanya akan menjadi pajangan semata.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, harus dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi tidak semata – mata semua beban, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaannya di pegang oleh pemeritah Indonesia.

III.             Simpulan

Permasalahan dan kebijakan mempunyai kaitan yang sangat erat. Dalam setiap kebijakan mempunyai permasalahan yang akan ditimbulkan masing-masing. Begitu pula dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan harus mengetahui permasalahan yang dihadapi sebenarnya agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar sesuai dan mampu mengatasi permasalahan yang sedang ada dan dihadapi. Bukan malah menambah permasalahan yang sedang dihadapi sehingga menjadi benang kusut dalam pendidikan yang tidak akan pernah bisa terurai.

IV.             Saran

Dalam hal pembuatan kebijakan di bidang pendidikan, perlu adanya hal – hal yang harus diperhatikan. Mulai dari peninjauan permasalahan. Harus diketahui mana permasalahan yang mendesak, dan harus segera diselesaikan. Kemudian perlu diadakan juga sosialisasi setiap dikeluarkannya kebijakan pendidikan yang baru. Setelah itu pengawasan dari berbagai pihak juga harus dilaksanakan selama kebijakan pendidikan diterapkan.

Alangkah baiknya, apabila saat pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang baru, perlu diadakan sosialisasi terlebih dahulu, dan di terapkan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan baru tidak terkesan terburu – buru, dan kebijakan yang lama tetap berkelanjutan dan mencapai tujuan semula saat kebijakan itu dibuat.

V.                Daftar  Pustaka

http://muhammadalmustofa.wordpress.com/2011/04/03/program-pembangunan-nasional-propenas/ Diakses pada hari Minggu, 8 September 2013 pukul 4. 40 am

http://www.bappenas.go.id/node/42/320/program-pembangunan-nasional-2000-2004-propenas-/ Diakses pada hari Minggu, 8 September 2013 pukul 4. 00 am

      Munib, Ahmad. 2010. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang : UPT MKK UNNES.